Oleh: Hartoyo
Akademisi Universitas Nggusuwaru Bima
Selama ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selalu ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Di Kota Bima, hampir seluruh denyut aktivitas ekonomi masyarakat ditopang oleh pelaku usaha mikro, mulai dari perdagangan eceran, usaha kuliner, jasa, industri rumah tangga, hingga pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Peran strategis tersebut menjadikan usaha mikro sebagai sasaran utama berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, sertifikasi halal, fasilitasi promosi produk, hingga pendampingan legalitas usaha.
Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan UMKM di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Jumlah pelaku usaha terus bertambah, sementara pemerintah daerah terus melakukan pembaruan basis data melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan Online Data System (ODS) sebagai upaya memperkuat tata kelola pembinaan UMKM. Dari sudut pandang statistik, capaian tersebut tentu layak diapresiasi karena menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Namun demikian, sebagai akademisi saya memandang bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya jumlah pelaku usaha. Indikator yang jauh lebih penting adalah kemampuan usaha-usaha tersebut berkembang menjadi lebih produktif, lebih inovatif, dan mampu meningkatkan skala usahanya. Di sinilah muncul pertanyaan yang menurut saya sangat mendasar, yaitu mengapa jumlah usaha mikro terus meningkat, tetapi jumlah usaha yang benar-benar berhasil naik kelas menjadi usaha kecil masih relatif sedikit?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena selama ini perhatian kita lebih banyak tertuju pada proses melahirkan usaha baru dibandingkan memastikan bahwa usaha yang telah lahir mampu tumbuh secara berkelanjutan. Akibatnya, keberhasilan pembangunan sering kali diukur berdasarkan banyaknya pelaku usaha yang dibina, besarnya bantuan yang disalurkan, atau jumlah pelatihan yang dilaksanakan. Padahal indikator-indikator tersebut baru menggambarkan aktivitas program, bukan keberhasilan transformasi ekonomi.
Fenomena tersebut menurut saya dapat dijelaskan melalui suatu konsep yang saya sebut sebagai Micro Enterprise Growth Trap (MEGT) atau Perangkap Pertumbuhan Usaha Mikro. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika usaha mikro mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, tetap menjalankan aktivitas usahanya, tetap memperoleh pendapatan, bahkan memiliki pelanggan yang relatif stabil, tetapi tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kapasitas usahanya. Omzet relatif stagnan, produktivitas tidak meningkat secara signifikan, jumlah tenaga kerja tidak bertambah, inovasi berjalan sangat lambat, dan akses pasar tetap terbatas. Dengan kata lain, usaha tidak mengalami kegagalan, tetapi juga tidak mengalami pertumbuhan yang memadai.
Fenomena seperti ini sesungguhnya mulai terlihat pada sebagian pelaku usaha mikro di Kota Bima. Pertumbuhan jumlah usaha memang terus terjadi, tetapi dominasi usaha mikro masih sangat besar dibandingkan usaha kecil maupun usaha menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi lebih bersifat kuantitatif daripada struktural. Saya menyebut fenomena ini sebagai growth without scaling, yaitu bertambahnya jumlah unit usaha tanpa diikuti oleh peningkatan kapasitas usaha secara nyata.
Mengapa kondisi tersebut dapat terjadi? Menurut hemat saya, persoalan utamanya bukan lagi semata-mata keterbatasan modal sebagaimana yang selama ini sering menjadi asumsi umum. Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, lembaga keuangan mikro, hingga berbagai program pemerintah sebenarnya semakin terbuka. Namun tambahan modal tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas kewirausahaan.
Di sinilah teori Joseph Schumpeter menjadi relevan. Schumpeter menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi lahir dari inovasi yang dilakukan oleh wirausaha. Wirausaha bukan sekadar orang yang menjalankan usaha, melainkan agen perubahan (agent of change) yang mampu menciptakan kombinasi-kombinasi baru melalui produk, proses, maupun model bisnis. Apabila usaha hanya mengulang pola yang sama dari tahun ke tahun, maka usaha tersebut akan bertahan, tetapi sulit berkembang.
Kondisi tersebut diperkuat oleh teori Dynamic Capabilities yang dikembangkan oleh David J. Teece. Menurut Teece, keunggulan bersaing tidak ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki perusahaan, melainkan oleh kemampuan mengelola, memperbarui, dan mengintegrasikan sumber daya tersebut sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks Kota Bima, sebagian besar inovasi yang dilakukan usaha mikro masih bersifat inkremental, seperti mengganti kemasan, menambah variasi produk, atau memperbaiki tampilan merek. Inovasi semacam ini memang penting, tetapi belum cukup untuk menghasilkan lompatan pertumbuhan usaha.
Persoalan lainnya terletak pada pendekatan kebijakan yang masih cenderung berorientasi pada output dari pada outcome. Keberhasilan program sering kali diukur berdasarkan jumlah pelatihan, jumlah peserta, jumlah bantuan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Padahal ukuran yang lebih substantif adalah berapa banyak usaha mikro yang berhasil naik kelas, berapa besar peningkatan omzet yang dicapai, berapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta, dan seberapa luas pasar yang berhasil ditembus oleh produk-produk lokal Kota Bima.
Di sisi lain, Michael E. Porter menjelaskan bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha, tetapi juga oleh kualitas ekosistem bisnis yang mendukungnya. Dalam konteks Kota Bima, ekosistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku UMKM, lemahnya hilirisasi hasil penelitian, minimnya kemitraan dengan industri yang lebih besar, hingga masih sempitnya akses terhadap pasar bernilai tinggi. Akibatnya, pelaku usaha tumbuh sendiri-sendiri tanpa dukungan ekosistem yang mampu mempercepat transformasi usaha.
Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka Kota Bima berpotensi menghadapi apa yang saya sebut sebagai Micro Enterprise Growth Trap. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh perekonomian daerah secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak ditopang oleh peningkatan jumlah usaha daripada peningkatan produktivitas. Lapangan kerja baru tumbuh relatif lambat, pendapatan masyarakat sulit meningkat secara signifikan, dan daya saing produk lokal akan semakin tertinggal dibandingkan daerah lain.
Karena itu, menurut saya sudah saatnya paradigma pembangunan UMKM di Kota Bima bergeser dari Business Creation menuju Business Transformation. Fokus kebijakan tidak lagi sekadar melahirkan pelaku usaha baru, tetapi memastikan bahwa usaha-usaha yang telah ada mampu bertumbuh menjadi usaha yang lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih kompetitif. Ukuran keberhasilan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, penguatan inovasi, serta bertambahnya jumlah usaha mikro yang berhasil naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Kampus tidak boleh berhenti sebagai penghasil publikasi ilmiah, tetapi harus menjadi pusat inovasi, inkubator bisnis, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kapasitas pelaku UMKM. Hasil penelitian harus diterjemahkan menjadi solusi nyata yang mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi pelaku usaha.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pembangunan ekonomi Kota Bima bukanlah menciptakan lebih banyak usaha mikro, melainkan memastikan bahwa usaha-usaha tersebut mampu keluar dari Micro Enterprise Growth Trap. Sebab keberhasilan pembangunan ekonomi tidak ditentukan oleh banyaknya usaha yang lahir, melainkan oleh banyaknya usaha yang mampu tumbuh, naik kelas, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Di sinilah sesungguhnya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan (*)
