Bima, Berita11.com– Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75 persen berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang tepat.
Akademisi Universitas Nggusuwaru Bima, Hartoyo, mengatakan keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal, menjaga nilai tukar rupiah, serta mengendalikan inflasi.
“Dari perspektif kebijakan moneter, kenaikan suku bunga merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi ketika menghadapi tekanan global yang semakin kompleks,” ujar Hartoyo, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, kenaikan BI Rate dapat memperkuat daya tarik aset keuangan domestik sehingga membantu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Namun, Hartoyo menilai kebijakan tersebut juga memiliki dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha, terutama melalui kenaikan biaya pembiayaan.
Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya dana perbankan (cost of fund) yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan suku bunga kredit. Kondisi tersebut akan berdampak pada masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang (floating rate), seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan kredit modal kerja.
“Bagi rumah tangga, kenaikan bunga kredit berarti meningkatnya beban cicilan bulanan. Pendapatan yang sebelumnya digunakan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan, atau tabungan dapat beralih untuk memenuhi kewajiban kredit,” katanya.
Hartoyo menyebut kondisi tersebut dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Menurutnya, perlambatan konsumsi masyarakat juga akan berdampak terhadap aktivitas usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak bergantung pada pembiayaan perbankan.
“Biaya pinjaman yang semakin mahal dapat membuat pelaku usaha menunda ekspansi, mengurangi investasi, bahkan lebih berhati-hati dalam membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Tekanan Ekonomi Berlapis
Hartoyo mengatakan tantangan ekonomi masyarakat saat ini tidak hanya berasal dari kenaikan BI Rate, tetapi juga dipengaruhi oleh tiga tekanan ekonomi yang terjadi secara bersamaan atau disebut sebagai Triple Pressure Effect.
Menurutnya, tekanan pertama berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan harga barang impor dan bahan baku industri yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Tekanan kedua berasal dari kenaikan suku bunga acuan yang berpotensi meningkatkan biaya kredit rumah tangga dan dunia usaha.
Sementara tekanan ketiga, kata Hartoyo, berasal dari meningkatnya beban yang dihadapi sektor UMKM akibat perubahan skema perpajakan, kenaikan biaya operasional, serta akses pembiayaan yang semakin selektif.
“Ketiga tekanan tersebut saling berinteraksi. Pelemahan rupiah meningkatkan harga barang, kenaikan BI Rate memperbesar beban kredit, sementara tekanan terhadap UMKM dapat menghambat kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang,” jelasnya.
Perlu Kebijakan Penyeimbang
Hartoyo menilai kebijakan moneter Bank Indonesia perlu diikuti dengan kebijakan fiskal yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor produktif.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas akses pembiayaan berbunga rendah bagi UMKM, serta memberikan insentif bagi sektor usaha produktif.
Selain itu, sektor perbankan juga perlu menjaga fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kredit.
Menurut Hartoyo, keberhasilan kebijakan kenaikan BI Rate tidak hanya dilihat dari stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, sektor perbankan, dan dunia usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
