Dompu, Berita11.com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, Iqbal Saputra, mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kapolri untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Dompu.
Menurut Iqbal, kondisi peredaran narkoba di Kabupaten Dompu saat ini semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari berbagai kasus penangkapan, penggerebekan, serta berbagai informasi yang terus berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.
“Kasus narkoba di Kabupaten Dompu semakin merajalela. Berbagai penangkapan dan penggerebekan yang terjadi belakangan ini menjadi bukti bahwa persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat,” ujar Iqbal, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya Kapolda NTB dan Mabes Polri. Menurutnya, masifnya peredaran narkoba yang terjadi menimbulkan persepsi adanya pembiaran dari aparat penegak hukum.
Iqbal mengaku pihaknya menerima berbagai informasi dan melakukan penelusuran terkait dugaan adanya oknum anggota Reserse Narkoba Polres Dompu yang memiliki aset dan kekayaan yang dinilai tidak sebanding dengan profil pendapatannya sebagai anggota Polri.
“Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda NTB dan Kapolri untuk segera mengidentifikasi serta mengusut kebenaran informasi tersebut demi menjaga marwah dan integritas institusi Polri,” tegasnya.
Menurut Iqbal, berdasarkan informasi yang dihimpun HMI Cabang Dompu, oknum yang dimaksud diduga memiliki sejumlah aset berupa properti, lahan, peternakan kuda, kendaraan, hingga properti di luar daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, oknum tersebut juga diduga menggunakan sejumlah rekening milik anggota keluarganya sebagai tempat penampungan dana.
Namun demikian, HMI Cabang Dompu meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi dan penyelidikan secara profesional terhadap seluruh informasi tersebut guna memastikan kebenarannya.
“Kami meminta agar dibentuk tim khusus yang independen untuk menelusuri asal-usul kekayaan yang bersangkutan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana dan rekening-rekening yang diduga terkait,” katanya.
Selain kepada Kapolda NTB dan Kapolri, HMI Cabang Dompu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun data kekayaan yang dimiliki oknum anggota Reserse Narkoba Polres Dompu yang dimaksud.
“Kami percaya Kapolda NTB dan Kapolri akan bertindak secara transparan, objektif, dan profesional dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” pungkas Iqbal. [B-28]
