Selong, Berita11.com – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi dengan menyoroti dugaan krisis tata kelola PDAM Lombok Timur serta tindakan represif aparat terhadap massa aksi LMND di Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 16.01 WITA hingga 23.45 WITA tersebut, massa mahasiswa mendatangi tiga lokasi, yakni Kantor Bupati Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan Kantor PDAM Lombok Timur.
Ketua LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, mengatakan aksi tersebut membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak penegakan hukum atas dugaan tindakan represif aparat terhadap kader LMND di Palopo. Kedua, meminta pemerintah daerah membuka secara transparan persoalan kepemimpinan dan tata kelola PDAM Lombok Timur.
Aksi diawali dengan long march dari Simpang Empat BRI Selong menuju Kantor Bupati Lombok Timur. Di lokasi tersebut, massa mendesak Bupati Lombok Timur hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan mengenai status Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM yang disebut telah berlangsung hampir dua tahun.
LMND menolak apabila Bupati hanya mengutus perwakilan atau pejabat dinas untuk menemui demonstran. Mereka menginginkan penjelasan langsung dari kepala daerah mengenai kepastian pengangkatan direktur definitif, mekanisme seleksi pimpinan, serta transparansi pengelolaan perusahaan daerah tersebut.
“Kami meminta Bupati Lombok Timur hadir di hadapan massa aksi. Jangan hanya mengutus perwakilan! Kami ingin mendengar langsung penjelasan dan sikap Bupati terkait persoalan ini. Jangan biarkan persoalan publik terus menggantung tanpa kepastian,” ujar Khairul.
Namun, hingga pukul 22.41 WITA, tidak ada pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menemui perwakilan mahasiswa. Massa kemudian melanjutkan aksi ke Markas Polres Lombok Timur.
Di Polres Lombok Timur, demonstran mendesak penegakan hukum atas insiden kekerasan dan penyerangan terhadap massa aksi LMND di Palopo. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan tugas konstitusional Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Massa diterima Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lombok Timur. Pihak kepolisian menyatakan menerima aspirasi dan tuntutan mahasiswa serta berkomitmen meneruskan berkas tuntutan tersebut secara berjenjang hingga Mabes Polri.
Selain mendesak penanganan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindakan represif, LMND juga meminta pencopotan Kapolres Palopo. Mereka menuntut agar kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal setiap gerakan mahasiswa, termasuk memberikan perlindungan terhadap kader perempuan.
Rangkaian demonstrasi kemudian berlanjut ke kantor PDAM Lombok Timur. Di lokasi tersebut, LMND menyoroti jabatan pucuk pimpinan perusahaan daerah yang masih diisi Plt. selama hampir dua tahun.
Menurut LMND, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian kepemimpinan dan penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan BUMD. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan belum ditetapkannya direktur definitif, mekanisme seleksi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Kami bukan masyarakat bodoh! Kami bukan mahasiswa yang bisa ditipu! Kami datang membawa persoalan yang harus dijawab, bukan untuk mendengarkan alasan demi alasan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Khairul.
LMND menegaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pemerintah dan institusi negara. Mereka meminta pemerintah daerah segera membuka ruang dialog yang transparan dan akuntabel agar persoalan kepemimpinan serta tata kelola PDAM Lombok Timur memperoleh kejelasan.
Aksi berakhir sekira pukul 23.45 WITA setelah massa menyampaikan tuntutan di tiga lokasi tersebut. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
