Mataram, Berita11.com— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah meminta Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (BAPANAS RI) melakukan revisi harga pembelian pemerintah (HPP) jugung menjadi Rp4.400.
Permintaan Gubernur NTB tertuang dalam surat nomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 tentang permintaan revisi atas harga acuan pembelian (HAP) di tingkat petani atau HPP.
“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp3.150 berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020 menjadi Rp4.400,” kata Zulkieflimasnyah di Mataram, Senin (11/07/2022).
Dia menjelaskan, angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, akademis/praktisi, Bulog NTB, termasuk hasil focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemprov NTB bersama stake holder berkaitan.
Diakui Gubernur NTB, biaya produksi petani telah naik cukup tinggi karena kenaikan komponen biaya produksi jagung, baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lain seperti obat-obatan dan pupuk, sehingga HPP Rp3.150 sudah tidak relevan, sehingga ideal jika dinaikan Rp4.400.
Zulkieflimansyah juga akan melakukan lobi langsung kepada Kepala BAPANAS RI agar permintaan revisi HPP komoditi jagung dapat disetujui dalam waktu tak lama lagi. Bang Zul optimis BAPANAS RI akan mengatensi hal tersebut.
“Selain permintaan revisi HPP, kami juga telah mengusulkan subsisdi atau fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke jalan raya atau gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten-kota di NTB,” ujar Zul.
Pemprov NTB saat ini juga terus mendorong pengusaha, baik Bulog maupun swasta untuk mengambil secara langsung (Business to Business/B2B). Tujuannya, agar stok jagung yang tersisa 300.000 di NTB dapat terserap.
“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung, sehingga dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” kata Zul.
Zul mengatakan, Pemrov NTB juga masih berkoordinasi dengan pihak berkaitan soal ekspor jagung, karena masih ada larangan dari pemerintah pusat untuk ekspor dalam menjaga kepastian ketersediaan pangan nasional.
“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk buka opsi ekspor,” kata dia. [B-17]
