Bima, Berita11.com– Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima menyampaikan sikap politik terkait kondisi nasional dan daerah yang dinilai menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Bima dan persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Gatot Soebroto Kota Bima, Senin (22/6/2026). Secara bergantian perwakilan massa menyampaikan orasi, di antaranya Sekretaris Umum SMI Cabang Bima Fardan, Ketua SMI Cabang Bima Afdhol, serta Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Ardianto.
Dalam sikap politiknya, SMI Cabang Bima menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menghadapi tekanan akibat sejumlah persoalan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Sekretaris Umum SMI Cabang Bima, Fardan menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil dan kelompok pekerja. Menurutnya, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan.
Selain sektor ekonomi, SMI Cabang Bima menyoroti persoalan pendidikan nasional. Mereka menilai masih terdapat persoalan dalam pengelolaan pendidikan yang berdampak terhadap akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat.
Menurut Fardan, meskipun pemerintah menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas, masih terdapat tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
Soroti Pendidikan dan Infrastruktur di Bima
Di tingkat daerah, SMI Cabang Bima menilai masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan di Kota Bima dan Kabupaten Bima, terutama pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
SMI menyebut masih ditemukan ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas sekolah, serta keberadaan sekolah satu atap jenjang SD-SMP yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Selain pendidikan, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Fardan menyebut masih terdapat persoalan kerusakan jalan, keterbatasan penerangan, serta belum optimalnya jaringan pelayanan publik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua SMI Cabang Bima Afdhol juga menyoroti persoalan ekonomi. Ia menyinggung maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Sementara pada sektor lingkungan, SMI menyoroti dugaan aktivitas tambak udang ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Bima serta aktivitas galian C di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, yang dinilai membutuhkan pengawasan dan kejelasan perizinan dari pemerintah.
“Kami mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara maksimal,” tandas Afdhol.
Dalam pernyataan sikapnya, SMI Cabang Bima menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Adapun tuntutan tersebut antara lain:
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berorientasi kerakyatan.
- Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
- Mendesak penerbitan peraturan pelaksana Perda Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Memperbaiki sekolah satu atap SD-SMP di Kabupaten Bima.
- Melakukan evaluasi terhadap praktik pendidikan di Kota dan Kabupaten Bima.
- Menurunkan harga bahan pokok masyarakat.
- Memperbaiki jalan daerah dan infrastruktur jaringan pelayanan publik.
- Menyelesaikan persoalan distribusi gas elpiji.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota dan Kabupaten Bima.
- Menurunkan harga BBM.
- Memperjelas izin aktivitas galian C di wilayah Desa Sumi, Kecamatan Lambu.
- Memperbaiki jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bima.
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat.
SMI Cabang Bima menyatakan sikap tersebut sebagai bentuk kritik dan dorongan kepada pemerintah agar memperkuat kebijakan yang dinilai mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
