Mataram, Berita11.com— Gagalnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait dinamika politik di balik kontestasi organisasi olahraga tersebut.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai kegagalan Iqbal lolos sebagai calon tidak semata-mata dapat dilihat dari persoalan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan.
Menurut pria yang akrab disapa Didu itu, sejak awal terdapat hal yang perlu dipertanyakan terkait pencalonan Iqbal. Salah satunya mengenai persyaratan calon Ketua KONI yang harus memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” kata Didu, Kamis (20/8/2026).
Didu menilai tim pemenangan sebelumnya cukup percaya diri menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah memenuhi syarat. Namun, menurutnya, perhitungan dukungan organisasi saja tidak cukup karena kandidat juga harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.
Menurut Didu, tidak lolosnya Iqbal seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi tim yang sejak awal mendorong pencalonannya. Sebab, persoalan persyaratan semestinya dapat diketahui sebelum dukungan terhadap kandidat digerakkan.
Soroti Kemungkinan Skenario Lapis Kedua
Didu meminta publik tidak berhenti pada persoalan administratif. Ia menyebut terdapat kemungkinan politik lapis kedua dalam dinamika pencalonan Ketua KONI NTB, meski menegaskan hal tersebut masih sebatas analisis dan belum dapat disebut sebagai fakta.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Ia mengatakan, ada kemungkinan pencalonan Iqbal sejak awal memang dilakukan secara serius. Namun, ia juga membuka kemungkinan adanya pihak tertentu yang melihat pencalonan gubernur sebagai bagian dari strategi untuk menyiapkan kandidat alternatif.
“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.
Didu kemudian menggunakan istilah “kuda Troya” untuk menggambarkan kemungkinan tersebut. Ia menegaskan istilah itu merupakan metafora dalam analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario tersebut benar-benar terjadi.
“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” katanya.
Ia menegaskan dirinya tidak menyebut dinamika tersebut sebagai sebuah konspirasi. Menurutnya, publik tetap memiliki ruang untuk mempertanyakan berbagai rangkaian peristiwa yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB.
Nama Mohan Muncul
Didu juga menyoroti munculnya sejumlah nama dan posisi politik yang berkaitan dengan dinamika pencalonan Ketua KONI NTB.
Sebelumnya, Mori Hanafi menjadi salah satu kandidat yang mendaftar bersama Gubernur Iqbal. Dalam prosesnya, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal disebut merupakan Ketua KONI Kota Mataram dan berada dalam struktur Partai Golkar NTB.
Setelah Iqbal dan Mori tidak menjadi kandidat, nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana kemudian muncul dalam pembicaraan terkait bursa Ketua KONI NTB.
Mohan diketahui merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB dan juga Ketua Wushu NTB.
Bagi Didu, rangkaian tersebut menarik untuk dicermati meski belum dapat disimpulkan sebagai sebuah skenario politik tertentu.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” katanya.
Menurutnya, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun, transparansi dalam proses pemilihan Ketua KONI NTB dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa kontestasi telah diarahkan kepada figur tertentu.
“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujarnya.
Tim Pemenangan Iqbal Diminta Evaluasi
Didu menilai persoalan pencalonan Iqbal juga harus menjadi evaluasi internal bagi tim yang mendorong gubernur maju sebagai calon Ketua KONI NTB.
Menurutnya, apabila Iqbal sejak awal serius mencalonkan diri, tim pemenangan seharusnya memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum proses pencalonan berjalan.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.
Ia menilai kegagalan Iqbal bukan hanya persoalan kandidat yang tidak memenuhi persyaratan. Tim yang mengantarkan kandidat ke arena kontestasi juga perlu melakukan evaluasi.
“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” ujarnya.
Didu juga mengingatkan posisi gubernur berbeda dengan kandidat biasa karena memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pembinaan olahraga.
Karena itu, ia meminta agar dukungan terhadap gubernur dalam kontestasi KONI tidak berubah menjadi kepentingan politik atau transaksi kepentingan setelah proses pencalonan berakhir.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
Minta Publik Melihat Siapa yang Diuntungkan
Didu menyebut terdapat satu pertanyaan yang menurutnya penting untuk membaca dinamika tersebut, yakni siapa pihak yang paling diuntungkan setelah sejumlah kandidat tidak lolos.
Menurutnya, apabila setelah Iqbal gagal muncul figur lain yang memiliki hubungan dengan jaringan politik yang sama, publik dinilai wajar mencermati proses tersebut. Namun, ia kembali meminta agar analisis tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa bukti.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” katanya.
Pada akhirnya, Didu berharap kontestasi Ketua KONI NTB dikembalikan pada mekanisme organisasi dan kepentingan olahraga. Menurutnya, Ketua KONI semestinya dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, serta dukungan organisasi, bukan semata karena kedekatan dengan kekuasaan.[B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
