Jakarta, Berita11.com— Menjelang tahapan krusial Pilkada serentak 2024, Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus meminta, Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu.
Operasi itu dinilai perlu dilakukan agar tercipta early warning system, sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
Hal tersebut Lodewijk sampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024, Rabu (30/10/2024).
“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” kata Lodewijk dalam keterangan yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam, Rabu.
Menurut dia, Pilkada menjadi lebih strategis karena pada saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki program 100 hari pertama.
“Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Lodewijk.
Dikatakannya, sejauh ini sudah ada pemetaan terkait tingkat kerawanan masing-masing daerah pada saat pelaksanaan Pilkada 2024. Ia ingin pilkada kali ini tidak menimbulkan konflik agar program pemerintah bisa tetap berjalan.
Selain itu, dia berharap penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait memonitor langsung proses pilkada ke lapangan.
“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” ujarnya.
Setidaknya, ada tiga kategori tingkat kerawanan, yaitu rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Nantinya, perhatian yang diberikan untuk masing-masing daerah akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanannya.
Lodewijk mencontohkan Papua, di mana punya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori daerah rawan tinggi karena adanya permasalahan sosial.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.
Selain soal keamanan, Lodewijk juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak menyebar hoaks, serta menjaga netralitas ASN, TNI/Polri.
Menurutnya, netralitas menjadi hal penting untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata dia.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” katanya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
