Targetkan 100 Calon Engineer, PT STM dan Pemprov NTB buka Prodi Alat Berat, Pertambangan dan Metalurgi

Gubernur NTB didampingi sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah teknis menerima perwakilan PT STM, Jumat (17/2/2023).
Gubernur NTB didampingi sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah teknis menerima perwakilan PT STM, Jumat (17/2/2023).

Mataram, Berita11.com— Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan PT Sumbawa Timur Mining (STM) akan menyelenggarakan Program Diploma 1 (DI) spesialis alat berat, pertambangan dan metalurgi. Pemprov menargetkan 100 orang akan dijaring dalam program terebut sehingga dapat mendukung kebutuhan teknis pekerja tambang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sangat penting. Upaya itu bertujuan memberi bekal bagi masyarakat untuk bisa bersaing di dunia kerja.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA: Serahkan Anugerah KIP 2022, Wagub NTB Ingatkan Badan Publik agar Aktif Dorong Keterbukaan Informasi

“Anak- anak kita harus segera dikenalkan, bagaimana eksplorasi, pengeboran dan lain sebagainya,” kata Zulkiflimansyah saat menerima rombongan PT STM di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Jumat (17/2/2023).

Zul juga menargetkan 100 orang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan vokasi yang difokuskan untuk Kabupaten Dompu dan sekitarnya. “We need more engineers,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan,Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Muhammad Husni menjelaskan tujuan akan dibentuknya sekolah tersebut karena masyarakat butuh meningkatkan kapasitas, sehingga bisa memposisikan diri, misalnya dalam mengendalikan alat berat dan kebutuhan teknis lain.

“Di sana banyak tambang yang menggunakan alat berat. tentu hal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas,” ujar pria yang pernah menjadi dosen Prodi Teknik Pertambangan itu.

BACA JUGA: Dasyat! Akhiri Tahun 2021, DP Geopark Tambora Teken MoU dengan Lembaga Turki

Selain Gubernur NTB dan pihak PT STM, kegiatan juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. [B-19]

Pos terkait