Mataram, Berita11.com— Sejumlah warganet heboh dan merespon tentang isu divestasi 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk kepada Indonesia melalui holding BUMN Tambang MIND ID.
Warganet menginginkan pemerintah melalui Kementerian ESDM bekerja keras dan tegas agar mengambil hak operasional dan konsolidasi aset dari PT Vale Indonesia Tbk kepada Indonesia atau menegaskan semua proses oleh perusahaan tambang nikel asal Brasil itu harus sesuai dan mengutamakan kepentingan nasional. Bukan sebaliknya mementingkan kepentingan investasi dan koporasi.
Warganet juga menyinggung 54 tahun perusahaan tersebut mengelola sumber daya di Indonesia, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) masih lemah, karena tidak semua masyarakat adat tersentuh. Selain itu, jumlah UMKM yang diberdayakan masih relatif kecil. Perusahaan juga dianggap tidak komitmen meningkatkan kapasitas produksi. Karena pada tahun 2020 produksi hanya 72.237 MT, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 65.388 MT.
Selain itu, mereka menyinggung kontribusi perusahaan kepada pemeritah daerah yang dianggap sangat kecil 1,88 persen. Sementara pada sisi lain, perusahaan selama ini dianggap hanya membanggakan proper, sebagai bahan pertimbangan mengajukan perpanjangan kontrak karya.
Suara itu sebagaimana disampaikan akun @rindubenaran, Rabu (12/7/2023). Dia menyinggung bocoran informasi dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif bahwa Indonesia akan mendapat tambahan sahan 14 persen dari PT Vale Indonesia, sehinga Indonesia akan jadi pemegang saham mayoritas dari total saham 34 persen.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan kelanjutan negosiasi antara pemerintah dan PT Vale Indonesia Tbk mengenai divestasi saham untuk memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak karya (KK) pertambangan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
“Persentase yang terakhir 11 plus 3, jadi dengan 14 (persen) itu, maka komposisinya MIND ID akan lebih besar,” ujar Arifin Tasrif.
Dia mengatakan, jika rencana divestasi itu terealisasi, maka jumlah saham yang dilepas perusahaan tambang nikel asal Amerika latin itu lebih besar dari ketentuan untuk tetap bisa beroperasi di Indonesia, atau sebagai syarat pengajuan perpanjangan KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yaitu 11 persen. PT Vale Indonesia Tbk nantinya akan menyetor 14% saham tambahan kepada holding BUMN Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Namun demikian, terkait harga, dia mengungkapkan emiten berkode INCO itu belum menyampaikannya. Arifin berharap perusahaan tersebut bisa lebih fleksibel.
“Yang basic dulu disepakati baru kemudian nanti. Intinya Vale mau lebih fleksibel lah soal harga. Kita harap memang harus demikian,” ujarnya.
Merujuk Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, pemegang saham Vale Indonesia saat ini terdiri dari Vale Canada Limited dengan 43,79%, Sumitomo Metal Mining 15,03%, MIND ID 20%, Vale Japan Limited 0,55%, Sumitomo Corporation 0,14%, dan publik 20,49%.
Adapun saat ini Vale Indonesia belum mengajukan penawaran harga saham divestasi sebagai tolok ukur besaran nominal yang harus dibayarkan pemerintah. Kementerian ESDM memberikan tenggat waktu kepada Vale untuk mengajukan penawaran harga saham divestasi paling lambat pada Desember 2024.
Termin tersebut berjarak satu tahun dari kontrak karya pertambangan perusahaan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. Pihak PT Vale tetap menginginkan pengendalian operasional dan konsolidasi finansial.
Menurut Arifin Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11% dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi kepemilikan saham di INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.
“Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya. Masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN, dengan harapan kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa, 13 Juni lalu, Arifin menyampaikan Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11% dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation. Namun pada sisi lain rapat kerja itu juga mengakomodir keinginan Holding MIND ID yang juga menginginkan hak pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan.
Arifin pun mengungkapkan jika keinginan MIND ID hanya membeli tambahan 11% saham divestasi tanpa hak pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan, maka holding BUMN tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan atau profit. Bahkan berpotensi mengalami kerugian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengungkapkan penghitungan skema saham INCO oleh Indonesia.
Bambang mengaku terkejut ketika mengetahui kepemilikan saham Indonesia di Vale, khususnya yang dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia, ternyata tidak murni dikuasai Indonesia.
Walaupun Indonesia disebut telah menguasai kepemilikan saham Vale sebesar 40,7%, yang terdiri dari 20% saham dimiliki oleh BUMN Holding Pertambangan MIND ID, dan sebesar 20,7% dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun ternyata 20,7% saham publik itu ternyata bukanlah murni dikuasai Indonesia. [B-19/*]
Follow informasi Berita11.com di Google News
