Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB Masuk Sepuluh Besar

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB.

Mataram, Berita11.com— Kendati secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rendah, namun warga Bumi Gora boleh berbangga sedikit karena indeks literasi masyarakat di NTB masuk 10 besar nasional.

Hal tersebut sebagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) yang diterbitkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. IPLM adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2020, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI, dari 34 provinsi di Indonesia, IPLM Provinsi NTB berada pada urutan 14 dengan indeks 13,89. Sementata hasil IPLM 2021, NTB masuk pada urutan ke 10 dengan indeks 17,66.

Dinas Perpusatakaan dan Arsip Provinsi NTB menjelaskan, meningkatnya kinerja literasi masyarakat NTB naik dari urutan 14 ke peringkat 10 merupakan capaian bersama masyarakat NTB beserta bupati maupun wali kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja-kerja kolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama berbagai pihak di kabupaten dan kota maupun komunitas literasi menunjukan bahwa kerja-kerja literasi on the track.

Ukuran yang menjadi pembentuk IPLM terdiri 12 unsur pembentuk, di antaranya rasio ketersediaan perpustakaan umum, rasio ketersediaan perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan sekolah, rasio jumlah koleksi per kapita, hingga pada persentase koleksi buku yang dipinjam serta rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum.

BACA JUGA:  Gukanan Bekas Sampah, Mahasiswa STKIP Tamsis Sukses Poles Kampung ini jadi Indah

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB menjelaskan, salah satu yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB maupun kabupaten dan kota serta kantor Kementerian Agama yang akan berkontribusi dalam pembentuk indeks yakni persentase tenaga perpustakaan yang memiliki SK pungsional. Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi, serta tingkat pemanfaatan perpustakaan.

Ini mesti menjadi perhatian agar perpustakaan sekolah/madrasah serta perguruan tinggi mulai berbenah dalam melayani pemustaka atau siswa maupun mahasiswa.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada tahun 2021 telah melakukan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan madrasah bagi 630 sekolah, di mana hal tersebut bentuk nyata Pemprov NTB memfasilitasi kabupaten dan kota maupun madrasah.

Selain itu, sejak pemerintahan Zul-Rohmi, alokasi anggaran DAK dari Perpustakaan Nasional semakin meningkat, berkat komunikasi yang baik provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Sebagai contoh upaya perbaikan sarana perpustakaan daerah di kabupaten dan kota selalu mendapat perhatian Perpustakaan Nasional. Tahun 2021 Pemprov NTB menfasilitasi pembangunan gedung baru dua lantai perpustakaan daerah di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara. Sementara tahun 2022 akan dibanguan gedung perpustakaan dua lantai di Kabupaten Sumbawa dan gedung perpustakaan 3 lantai untuk Pemerintah Provinsi NTB.

BACA JUGA:  Satuan Pendidikan masih Kekurangan 1.872 Guru, Dinas Dikbudpora Gandeng STKIP Tamsis

Pada sisi kemudahan layanan dan akses layanan, selama pemerintahan Zul-Rohmi yakni tersediannya Pojok Baca Digital (Pocadi) yang tersebar di berbagai ruang publik di kabupaten dan kota di Provinsi NTB. Misalnya Pojok Baca Digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di Islamic Center Hubbul Wathan. Pocadi di Kabupaten Sumbawa di ruang publik Taman Mangga, demikian juga sarana pojok baca digital di Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Pemprov NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, berusaha mengakselerasi upaya literasi masyarakat dengan membangun literasi masyarakat melalui semangat kolaborasi. Termasuk upaya lain mendorong keterlibatan Bunda Literasi, Duta Baca di kabupaten dan kota. [B-12]