Kota Bima, Berita11.com— Hingga saat ini masalah LPG 3 kg yang sulit diperoleh kelompok masyarakat miskin belum sepenuhnya teratasi. Penyaluran barang bersubsidi ini ditengarai banyak yang belum tepat sasaran. Menyikapi hal tersebut, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima ikut bersuara.
Menurut Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik IMM Cabang Bima, Noval, problem penyaluran LPG bersubsidi kepada masyarakat beberapa pekan terakhir semakin memprihatinkan. Karena sampai saat ini LPG tersebut masih sulit diperoleh warga yang membutuhkannya, sehingga menimbulkan persoalan panjang dalam masyarakat.
Dikatakan Noval, kelangkaan LPG 3kg telah mengganggu aktivitas masyarakat dalam beberapa pekan terakhir di Bima. Kelangkaan menyebabkan kekhawatiran serius pada kalangan masyarakat yang bergantung pada LPG sebagai sumber energi untuk memasak dan keperluan sehari-hari.
“Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan disparitas harga yang sangat tajam antara LPG 3 kg yang bersubsidi dan LPG 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan LPG 3 kg,” ujar Noval di Kota Bima, Rabu (3/4/2024).
Akibat disparitas harga tersebut kata dia, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. “Sehingga ini akan berdampak buruk, pun menjadi masalah yang kronis,” kata Noval.
Menurut Noval, beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan termasuk peningkatan jumlah rumah tangga, pertumbuhan populasi, serta meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan efisiensi energi. Sementara itu, pasokan LPG tidak mampu memenuhi permintaan yang melonjak, sehingga mengakibatkan kelangkaan signifikan dan harga LPG 3 kg menjadi naik.
“Masyarakat yang terdampak kelangkaan ini merasa kesulitan untuk mendapatkan pasokan LPG 3 kg yang memadai. Banyak rumah tangga mengalami kesulitan memasak makanan sehari-hari dan beberapa di antaranya terpaksa beralih ke bahan bakar alternatif seperti arang atau kayu bakar, yang dapat meningkatkan polusi udara dan berpotensi membahayakan kesehatan,” ujarnya.
Noval mendesak pemerintah segera menyiapkan sejumlah upaya konkret memastikan pasokan yang memadai dan stabil dalam menghadapi masalah kelangkaan LPG. Termasuk mengantisipasi meningkatknya produksi dalam negeri, mengatasi masalah infrastruktur dan distribusi.
Selain itu mengawasi ketat praktik ilegal dan menunjukan komitmen transparansi dan akuntabilitas manajemen sumber daya energi.
Noval mengatakan, subsidi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Konsumsi LPG 3 kg melonjak dan beban subsidi juga membengkak. Peningkatan penggunaan LPG 3 kg juga membuat stok di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak dirugikan karena sulit mendapatkan LPG bersubsidi tersebut dan kalaupun ada, harganya melambung.
“Untuk itu Pemerintah juga perlu membuatkan regulasi yang mengatur tentang pendistribusian LPG melalui PERDA (peraturan daerah),” tandasnya. [B-12]
Follow informasi Berita11.com di Google News
