Bima, Berita11.com— Sejumlah warga Dusun Dua Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengaku enggan mengonsumsi air bantuan dari mobil tangki air yang didroping oleh pemerintah karena mengandung cacing (coli).
Karenanya sejumlah warga mengaku terpaksa membeli air bersih dari pengojek yang diambil dari desa lain setiap hari. Walaupun harus merogoh kocek hingga Rp12 ribu per jerigen.
“Kalau air bantuan dari mobil tangki dari pemerintah nggak pernah kami pakai untuk masak dan minum. Karena 1-2 hari saja sudah ada cacingnya, sehingga tetap rutin beli air dari tukang ojek,” ujar Astuti, warga RT 15/06 Dusun Dua Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kepada wartawan, Jumat (25/8/2023) lalu.
Astuti mengungkapkan, umumnya warga pesisir di Desa Sanolo Kecamatan Bolo berprofesi sebagai buruh tambak dan pekerja serabutan lain, sehingga pendapatan mereka sangat terbatas. Namun demikian mereka harus memutar otak untuk mendapatkan uang demi bertahan hidup, termasuk untuk membeli air bersih kebutuhan memasak dan minum.
“Kalau sekarang kebanyakan pendapatan di bawah Rp1 juta rupiah. Apalagi harga garam sekarang terus anjlok, sudah Rp50 ribu per karung. Mungkin besok-besok akan terus turun,” ujarnya.
Hal yang sama diugkapkan, Nur Aeni, warga di dusun yang sama. Menurutnya, warga miskin seperti mereka membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Termasuk distribusi air bersih. Namun distribusi air bersih selama ini tidak layak dikonsumsi, sehingga warga tetap rutin membeli air bersih yang diambil para pengojek dari desa lain.
“Bagaimana bisa diminum kalau mengandung cacing, sehingga rata-rata warga di sini harus beli air bersih untuk kebutuhan minum atau konsumsi,” ujarnya.
Nur Aeni berharap agar pemerintah daerah menyiapkan pompa air atau tangki penampung air bersih untuk kebutuhan masyarakat di desa setempat. Namun air yang didistribusikan harus layak konsumsi.
Selain itu dia juga berharap agar bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu tepat sasaran. Misalnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar warga tidak mampu, bukan sebaliknya.
“Ini yang dapat bantuan PKH dan lain-lain orang yang punya tambak, sementara yang buruh tambak nggak dapat. Padahal rata-rata punya anak yang usia sekolah,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Nuria, warga lainnya. Dia berharap distribusi air untuk masyarakat terdampak kekeringan sebagaimana di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah air bersih layak konsumsi.
“Umumnya warga butuh air bersih sehingga setiap hari kami harus beli air bersih dari tukang ojek yang diambil dari desa lain,” ujarnya.
BPBD Kabupaten Bima Pastikan tak pernah Distribusi Air Bersih di Desa Sanolo
Kendati pada saat ini masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima termasuk terdampak kekeringan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima tidak pernah mendistribusikan air bersih di desa setempat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, M Nurul Huda yang juga tim penanganan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bima memastikan petugas BPBD setempat tidak pernah mendistribusikan bantuan air bersih di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada beberapa bulan terakhir, sehingga bantuan air yang mengandung cacing dipastikannya bukan bersumber dari BPBD.
Huda juga mengaku sudah mengonfirmasi personil BPBD Kabupaten Bima. Hasilnya dipastikan tidak ada yang mendistribusikan air bersih ke Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
Dijelaskannya, air bersih yang didistribusikan ke sejumlah desa terdampak kekeringan di Kabupaten Bima disedot dari sumur bor di kantor BPBD Kabupaten Bima di Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Selain itu Huda juga mengatakan, jika proses penyedotan air dari sumur bor ke mobil tangki air tidak menggunakan filter atau mebran untuk menghilangkan coli maupun bahan pencemar lain yang berpotensi akibat dampak penggunaan pestisida tinggi yang terserap oleh tanah hingga mencemari sumber air baku.
“Kalau filter air kami tidak pakai,” ujarnya melalui layanan media sosial whatshapp.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kabupaten Bima sudah ditetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan, dan Lahan, melalui Keputusan Bupati Bima Nomor: 188/45/253/07.4. Tahun 2023. Status tersebut mulai berlaku 13 Juni 2023 hingga tanggal 10 Desember 2023 mendatang. [B-19/B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
